Analisis Kritis terhadap Survei UN EGDI

Survei EGDI (E-Government Development Index) yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah alat yang sangat berharga dalam mengukur perkembangan e-government di berbagai negara. Indeks ini mengkombinasikan tiga dimensi utama: layanan online, infrastruktur telekomunikasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, EGDI berusaha memberikan gambaran menyeluruh tentang kesiapan dan perkembangan negara-negara dalam mengimplementasikan e-government. Meskipun begitu, seperti setiap alat pengukuran, EGDI juga memiliki kekuatan dan kelemahan yang perlu dianalisis secara kritis untuk memahami bagaimana ia dapat diperbaiki dan dimanfaatkan secara lebih efektif.

▪ Kelebihan EGDI

*1. Komprehensif dan Holistik*

EGDI menilai tiga dimensi penting yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan e-government di suatu negara. Layanan online menilai ketersediaan dan kualitas situs web pemerintah serta layanan yang dapat diakses oleh publik. Infrastruktur telekomunikasi mencakup aksesibilitas internet, jaringan telekomunikasi, dan teknologi lainnya yang memungkinkan pelaksanaan e-government. Sementara itu, kapasitas sumber daya manusia mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola sistem e-government. Pendekatan ini memastikan bahwa EGDI tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi mempertimbangkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan e-government.

*2. Pembanding Internasional*

Indeks ini memungkinkan negara-negara untuk membandingkan kemajuan mereka dengan negara lain, yang dapat mendorong persaingan sehat dan perbaikan terus-menerus. Negara-negara dapat melihat bagaimana mereka berdiri dibandingkan dengan tetangga regional mereka atau negara-negara dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang serupa. Pembandingan ini tidak hanya memberikan motivasi untuk memperbaiki peringkat, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang praktik terbaik dan strategi yang telah berhasil di tempat lain.

*3. Promosi Transparansi dan Akuntabilitas*

Dengan mempublikasikan hasilnya, survei ini mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan e-government. Pemerintah yang mengetahui bahwa kemajuan mereka dalam e-government diukur dan dipublikasikan cenderung lebih bertanggung jawab dalam memastikan bahwa layanan online yang mereka sediakan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Transparansi ini juga memungkinkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi upaya pemerintah dalam mengembangkan e-government.

*4. Pendekatan Berbasis Data*

EGDI menggunakan data yang dapat diukur untuk memberikan penilaian objektif, yang membantu dalam memahami tren dan perkembangan e-government secara global. Data ini mencakup berbagai indikator yang dapat diukur dan dibandingkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pendekatan berbasis data ini memastikan bahwa EGDI memberikan penilaian yang objektif dan dapat dipercaya tentang kemajuan e-government di berbagai negara.

▪ Kelemahan EGDI

*1. Tidak Menggambarkan Kualitas Layanan*

Meskipun mengukur keberadaan layanan online, EGDI tidak selalu mencerminkan kualitas atau efektivitas dari layanan tersebut. Indeks ini cenderung fokus pada ketersediaan dan aksesibilitas layanan, tanpa menilai sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan pengguna atau seberapa baik mereka berfungsi. Misalnya, sebuah negara mungkin memiliki banyak layanan online, tetapi jika layanan tersebut lambat, sulit digunakan, atau tidak responsif terhadap kebutuhan pengguna, maka mereka mungkin tidak memberikan manfaat yang diharapkan.

*2. Fokus pada Infrastruktur*

Negara-negara dengan infrastruktur telekomunikasi yang baik cenderung memiliki skor lebih tinggi, meskipun mungkin memiliki masalah lain dalam implementasi e-government. Hal ini berarti bahwa negara-negara yang memiliki akses internet yang baik dan infrastruktur telekomunikasi yang maju mungkin mendapatkan peringkat tinggi dalam EGDI, bahkan jika layanan online mereka tidak efektif atau tidak digunakan secara luas oleh masyarakat. Fokus yang kuat pada infrastruktur ini bisa menyesatkan dan tidak memberikan gambaran yang benar-benar akurat tentang kemajuan e-government di suatu negara.

*3. Keterbatasan Data*

Survei ini sangat bergantung pada ketersediaan dan akurasi data dari berbagai negara, yang kadang-kadang bisa tidak konsisten atau tidak lengkap. Beberapa negara mungkin tidak memiliki kapasitas untuk mengumpulkan data yang diperlukan atau mungkin tidak mau mengungkapkan informasi tertentu. Ketidakakuratan data ini dapat mempengaruhi keandalan dan validitas penilaian EGDI, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan.

*4. Tidak Mengukur Penggunaan dan Dampak*

EGDI mengukur ketersediaan layanan, bukan seberapa sering layanan tersebut digunakan atau dampaknya terhadap masyarakat. Pengukuran ini mengabaikan aspek penting dari e-government: seberapa efektif layanan tersebut dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan, memberdayakan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Tanpa mempertimbangkan penggunaan dan dampak, EGDI mungkin memberikan gambaran yang tidak lengkap tentang keberhasilan e-government di suatu negara.

▪ Peluang Perbaikan

*1. Mengintegrasikan Pengukuran Kualitas*

Memasukkan indikator yang menilai kualitas dan efektivitas layanan online akan memberikan gambaran yang lebih lengkap. Indikator ini dapat mencakup penilaian dari pengguna tentang seberapa mudah layanan digunakan, seberapa cepat mereka dapat mengakses informasi atau menyelesaikan transaksi, dan seberapa responsif layanan terhadap kebutuhan dan masukan pengguna. Mengukur kualitas layanan akan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa layanan online memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

*2. Mengukur Dampak Sosial dan Ekonomi*

Menambahkan metrik untuk menilai bagaimana e-government mempengaruhi kehidupan masyarakat dan perekonomian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Metrik ini dapat mencakup penilaian tentang bagaimana layanan online membantu meningkatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Mengukur dampak sosial dan ekonomi akan membantu memahami sejauh mana e-government berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

*3. Peningkatan Metodologi Pengumpulan Data*

Meningkatkan metode pengumpulan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan representatif dari kondisi nyata. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti analisis big data dan kecerdasan buatan, untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Peningkatan ini juga bisa melibatkan kolaborasi dengan organisasi internasional, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya.

*4. Peningkatan Fokus pada Penggunaan*

Menilai seberapa sering layanan digunakan dan bagaimana penerima manfaatnya akan membantu memahami efektivitas e-government. Metrik penggunaan ini bisa mencakup jumlah pengguna yang mengakses layanan online, frekuensi penggunaan, dan tingkat kepuasan pengguna. Dengan memahami bagaimana layanan digunakan, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan yang menghalangi penggunaan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan adopsi dan pemanfaatan layanan online.

▪Kesimpulan

Survei EGDI PBB adalah alat yang sangat berguna untuk mengukur perkembangan e-government di seluruh dunia. Dengan pendekatan komprehensif yang mencakup layanan online, infrastruktur telekomunikasi, dan kapasitas sumber daya manusia, EGDI memberikan gambaran menyeluruh tentang kesiapan dan kemajuan negara-negara dalam mengimplementasikan e-government. Namun, seperti setiap alat pengukuran, EGDI juga memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki untuk memberikan penilaian yang lebih akurat dan komprehensif.

Memperbaiki EGDI dengan memasukkan pengukuran kualitas layanan, dampak sosial dan ekonomi, serta penggunaan layanan akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keberhasilan e-government. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, EGDI dapat menjadi alat yang lebih kuat dalam mendorong kemajuan e-government yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Peningkatan metodologi pengumpulan data juga akan memastikan bahwa penilaian EGDI didasarkan pada data yang akurat dan representatif, memberikan dasar yang lebih kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan.

Secara keseluruhan, EGDI adalah alat yang sangat berharga, tetapi seperti setiap alat, ia perlu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Dengan demikian, EGDI dapat terus memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan e-government yang efektif dan berkelanjutan di seluruh dunia.

E-Government di Negara Maju Jerman

 Penerapan E-Government di Jerman

Jerman, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia, telah lama dikenal dengan efisiensi dan inovasi teknologinya. Salah satu bidang yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir adalah penerapan E-Government atau pemerintahan elektronik. E-Government di Jerman bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik bagi warganya melalui pemanfaatan teknologi digital. Artikel ini akan membahas penerapan E-Government di Jerman, termasuk manfaat, tantangan, dan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Jerman untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih digital.

~~Manfaat E-Government di Jerman

Penerapan E-Government di Jerman membawa berbagai manfaat yang signifikan. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi digital, berbagai proses administratif yang sebelumnya memakan waktu lama dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan mudah. Misalnya, pengurusan dokumen-dokumen penting seperti izin usaha, perpanjangan paspor, dan pendaftaran kendaraan kini dapat dilakukan secara online, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, E-Government juga meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap informasi publik, masyarakat dapat memantau dan mengawasi kinerja pemerintah dengan lebih baik. Hal ini membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Sebagai contoh, platform seperti "Bundesportal" menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses mengenai berbagai layanan publik, termasuk prosedur, persyaratan, dan biaya yang terkait.

Tidak kalah penting, E-Government juga memperbaiki aksesibilitas layanan publik. Dengan adanya layanan online, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Ini membantu mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik dan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan pelayanan yang adil dan merata.

~~ Tantangan dalam Implementasi E-Government

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan E-Government di Jerman juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah keamanan dan privasi data. Dengan semakin banyaknya data pribadi yang disimpan dan diproses secara digital, risiko kebocoran data dan serangan siber menjadi semakin besar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Jerman telah menerapkan berbagai langkah keamanan yang ketat, termasuk enkripsi data, autentikasi multi-faktor, dan regulasi yang ketat mengenai perlindungan data pribadi.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi dari sebagian masyarakat dan pejabat publik terhadap perubahan. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman atau kurang familiar dengan teknologi digital, sehingga enggan untuk beralih dari sistem tradisional ke sistem digital. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Jerman telah meluncurkan berbagai program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan pejabat publik.

~~ Langkah Pemerintah Jerman dalam Mewujudkan E-Government

Pemerintah Jerman telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendorong penerapan E-Government. Salah satu inisiatif utama adalah program "Digital Agenda 2020", yang diluncurkan pada tahun 2014. Program ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur digital, pengembangan layanan online, dan peningkatan literasi digital.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai platform digital untuk memfasilitasi layanan publik. Salah satu contoh yang menonjol adalah "Bundesportal", sebuah portal online yang menyediakan akses ke berbagai layanan pemerintah secara terpadu. Melalui portal ini, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi, mengajukan permohonan, dan melacak status permohonan mereka secara online.

Pemerintah Jerman juga bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan E-Government. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital membantu pemerintah untuk mengembangkan solusi inovatif dan memastikan bahwa layanan publik yang disediakan selalu up-to-date dengan perkembangan teknologi terbaru.

E-Government negara berkembang Malaysia

 Penerapan E-Government di Malaysia

Malaysia telah mengambil langkah signifikan dalam menerapkan e-Government sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. E-Government, atau pemerintahan elektronik, mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan pemerintah kepada masyarakat, bisnis, dan entitas pemerintahan lainnya dengan lebih efektif dan transparan. Penerapan e-Government di Malaysia tidak hanya meningkatkan layanan publik tetapi juga mengarah pada tata kelola yang lebih baik dan penguatan demokrasi.

Upaya Malaysia dalam mengadopsi e-Government dimulai sejak akhir 1990-an, dengan peluncuran inisiatif Multimedia Super Corridor (MSC) pada tahun 1996. MSC merupakan salah satu proyek ambisius pemerintah untuk mengubah Malaysia menjadi negara maju berbasis pengetahuan. Salah satu dari tujuh aplikasi unggulan MSC adalah e-Government, yang bertujuan untuk mengubah cara pemerintah beroperasi melalui penggunaan teknologi.

~~ Rencana dan Kebijakan E-Government

Implementasi e-Government di Malaysia didorong oleh berbagai kebijakan dan rencana strategis, seperti Malaysia's Vision 2020 dan Rancangan Malaysia Ke-11. Vision 2020 menargetkan transformasi Malaysia menjadi negara maju, sementara Rancangan Malaysia Ke-11 menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam sektor publik untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Malaysia juga telah mengadopsi Public Sector ICT Strategic Plan (PSICT) yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan TIK di sektor publik. Plan ini mencakup pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan interoperabilitas sistem informasi antar lembaga pemerintah.

~~Implementasi dan Aplikasi

Implementasi e-Government di Malaysia melibatkan berbagai inisiatif dan aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Beberapa aplikasi utama e-Government di Malaysia antara lain:

1. MyGovernment Portal: Portal ini menyediakan akses satu pintu ke berbagai layanan pemerintah, seperti pembayaran pajak, pendaftaran bisnis, dan layanan kesehatan. Ini memudahkan masyarakat dan bisnis dalam berinteraksi dengan pemerintah tanpa harus mengunjungi kantor pemerintah secara fisik.

2. e-Perolehan: Sistem ini memungkinkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara elektronik. e-Perolehan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta mengurangi peluang korupsi.

3.  MyKad: Kartu identitas pintar ini tidak hanya berfungsi sebagai kartu identitas tetapi juga mencakup informasi penting seperti data medis, SIM, dan informasi keuangan. MyKad merupakan contoh integrasi data yang membantu pemerintah menyediakan layanan yang lebih efisien dan personal.

4. HRMIS (Human Resource Management Information System): Sistem ini mengelola informasi sumber daya manusia di sektor publik, dari rekrutmen hingga pensiun. HRMIS membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien di sektor pemerintahan.

~~Tantangan dan Solusi

Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, implementasi e-Government di Malaysia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, di mana akses ke TIK masih terbatas di beberapa daerah pedesaan. Selain itu, masalah keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian utama dalam implementasi e-Government.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Malaysia telah mengadopsi berbagai strategi, seperti peningkatan infrastruktur TIK di daerah pedesaan melalui proyek-proyek seperti JENDELA (Jalinan Digital Negara). Pemerintah juga bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan keamanan siber dan melindungi data pribadi warga negara.

~~ Dampak dan Manfaat

Implementasi e-Government di Malaysia telah membawa banyak manfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi pemerintah, e-Government telah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Bagi masyarakat, e-Government mempermudah akses ke layanan publik, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Selain itu, e-Government juga berkontribusi pada penguatan demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik secara langsung kepada pemerintah, serta terlibat dalam berbagai inisiatif kebijakan publik.

Pengertian, Judul, dan Manfaat E-Goverment

 

A.   Pengertian

 

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. 

E-Government adalah upaya untuk membuat pemerintahan beroperasi secara elektronik. suatu cara untuk mengatur sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, e-goverment adalah ketika pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan layanan kepada warganya, untuk urusan bisnis, dan untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintah. e-Government dapat diterapkan pada lembaga legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan efisiensi internal, atau untuk menciptakan proses kepemerintahan yang demokratis.

E-government memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong pemerintahan yang lebih efisien, menurunkan biaya, memudahkan akses ke layanan pemerintah, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

 

 

E-government sendiri mempunyai 4 jenis konsep, yaitu;

1.    Government To Cityzens (G-to-C) yang dimana konsep ini adalah konsep yang paling umum, sederhananya dalam konsep ini pemerintah mengimplementasikan E-Government unntuk menjalin komunikasi yang lebih baik dan efisien dengan Masyarakat.

2.    Government To Bussines (G-to-B) konsep ini adalah untuk kepentingan bisnis yang dimana pemerintah memerlukan komunikasi dan relasi yang terjaga dengan pengusaha penguasaha untuk mendapatkan keuntungan.

3.    Government To Employees (G-to-E) yang dimana konsep ini adalah untuk meningkatkan kerja dan juga mensejahterkan karyawan pemerintahan atau instansi pemerintah.

4.    Government To Goverments (G-to-G) Dalam konsep ini berguna untuk menjalin kerja sama antara pemerintah dalam maupun luar negeri dalam konteks yang lebih luas bisa kerja sama dalam ekonomi, sosio budaya dll.

 

 

 

 

B.   Tujuan

 

Secara umum, tujuan penerapan e-Government di berbagai negara yang dikaji adalah untuk mendapatkan jaringan dan transaksi layanan publik yang murah dan tidak dibatasi oleh waktu dan lokasi. Adapun tujuan lain dari e-Government, yaitu :

 

·         Meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah interaksi masyarakat;

·         Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan meningkatkan akses ke informasi publik;

·         Meningkatkan tanggung jawab pemerintah dengan menyediakan lebih banyak layanan dan informasi, serta kanal baru untuk akses masyarakat;

·         Mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan dan sumber daya lainnya yang digunakan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan

• Mengurangi biaya-biaya operasi, misalnya penurunan penggunaan dan penyimpanan kertas, dan penghematan biaya pos.
• Mendorong terbentuknya pola kolaboratif di kalangan unit-unit pemerintah dan antar pemerintah daerah untuk mampu menciptakan nilai bersama.

 

 

C.    Manfaat

 

E-Government memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat. Kesejahteraan publik dan layanan publik berkualitas harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk beroperasi dengan efektif. Agar hal ini terjadi, perlu memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang tepat terhadap informasi. Mereka perlu menyadari hak-hak mereka, dan pemerintah yang terinformasi adalah yang terbaik untuk melakukannya. Salah satu cara terbaik untuk menyebarkan informasi ini dan memberi tahu semua orang tentang manfaat E-government adalah internet. Selain itu, orang-orang dari berbagai negara dapat berbagi dan berkomunikasi tentang masalah kebijakan publik berkat teknologi Internet.

 

E-Government memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi negara-negara berkembang adalah salah satu keuntungan. Karena hampir semua orang di seluruh dunia dapat mengakses Internet, pemerintah dapat menghubungi masyarakatnya melalui media ini. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat kebijakan sosial yang berguna yang akan membantu meningkatkan kualitas hidup warga negara.

 

Manfaat lainnya adalah Memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kator pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik harus datang ke kantor pemerintah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh.

 

 

Data tentang kegiatan pemerintah dapat disimpan dan dibagikan melalui e-government. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melihat apa yang dilakukan pemerintah. Ini meningkatkan akuntabilitas publik figur juga. Selain itu, ia memberikan cara untuk memastikan bahwa pemerintah menerapkan hukum dengan ketat.

 

Sumber :

- https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government
- https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government
- https://diskominfo.cirebonkab.go.id/strategi-pengembangan-electronic-government-menggagas-peran-dan-fungsi-diskominfo
- https://pemerintahan.uma.ac.id/2021/09/manfaat-e-government-bagi-masyarakat/#:~:text=Melalui%20E%2Dgovernment%20pemerintah%20dapat,dilaksanakan%20secara%20ketat%20oleh%20pemerintah.

- https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/808/pdf/2559